Tuesday 25 November 2014 - 00:15

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Tue, 25 Nov 2014 - 07:13

    Tol Priok - Sunter - Cpk Putih - Rawamangun - Kebon Nanas - Cawang LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 07:12

    Tol Pluit - Jembatan Tiga - Gedong Panjang - Ancol - Priok LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 07:10

    Arus lalin tol Pluit arah Angke / Grogol terpantau LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 07:09

    Arus lalin tol Pluit arah Bandara Cengkareng terpantau LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 07:05

    Tol Priok - Ancol - Gedong Panjang - Jembatan Tiga - Pluit LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 06:57

    Tol Cawang - Kebon Nanas PADAT, selanjutnya ke arah Priok LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 06:56

    Dari arah Cawang Keluar tol Rawamangun terpantau LANCAR kembali(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 06:25

    Arus lalin tol Cawang arah tol Jatibening terpantau LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 06:24

    Arus lalin tol Cawang arah tol Jagorawi terpantau LANCAR.(@r)

  • Tue, 25 Nov 2014 - 06:22

    Dari arah Cawang Keluar tol Rawamangun terpantau PADAT, alternatif keluar pisangan atau Cempaka Putih.(senkom-@r)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : UU Lahan Segera Efektif
Latest News

UU Lahan Segera Efektif

Source : Seputar Indonesia, Hal 19 Fri, 13 Jan 2012

UU Lahan Segera Efektif

 

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penerapan Undang-undang (UU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Lahan) dapat berlaku secara efektif pertengahan tahun ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, UU tersebut sudah cukup tegas mengatur proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, mekanisme dan teknis pembebasan lahan cukup diatur melalui peraturan presiden (perpres). Sedangkan untuk penerapannya, tegas dia, tidak memerlukan aturan turunan selain perpres.

"UU mengamanatkan aturan turunan cukup diakomodasi melalui perpres, tidak perlu peraturan pemerintah (PP). Jadi, operasionalnya bisa diatur lewat perpres saja, karena undang-undang ini dinilai sudah cukup tegas dan kuat," kata Djoko di Jakarta kemarin.

Menurutnya, saat ini draf perpres terkait mekanisme pembebasan lahan tersebut sedang dipersiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah menargetkan, draf tersebut dapat disahkan sebelum pertengahan tahun ini.

"BPN sedang siapkan drafnya berdasarkan masukan-masukan teknis yang sudah kami berikan sebelumnya. Pemerintah memang ingin mempercepat perpres itu agar disahkan karena dibutuhkan untukmendorong pembebasan lahan," jelasnya.

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengungkapkan, nantinya perpres akan mengakomodasi hal-hal seperti fase-fase pengadaan lahan dari persiapan hingga pelaksanaan, tim pelaksana pembebasan tanah, dan batas waktu untuk setiap fase yang ada. Fase persiapan, jelas dia, meliputi pembuatan dokumen perencanaan oleh instansi terkait yang membutuhkan lahan untuk pembangunan. Dokumen tersebut mencakup penentuan lokasi, luas lahan yang di butuhkan, dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

"Fase kedua, penyerahan dokumen kepada gubernur untuk ditelaah. Nantinya gubernur membentuk tim kerja untuk menetapkan lokasi pembangunan, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan. Tim ini diberikan batasan kerja 238 hari," paparnya.

Adapun fase terakhir merupakan pelaksanaan pengadaan tanah oleh tim yang dibentuk Badan Pertanahan Nasional. Pada fase ini, masyarakat sudah dianggap setuju dan siap untuk melepaskan hak melalui skema ganti rugi berupa uang, relokasi, maupun kepemilikan saham.

"Fase terakhir sudah tidak lagi mengakomodasi proses konsultasi publik atau negosiasi dengan masyarakat. Karena proses ini bisa dimulai jika masyarakat sudah sepakat. Jadi, tim appraisal tinggal masuk dan memberikan nilai ganti rugi untuk selanjutnya dilakukan pelepasan hak," imbuh Hermanto.

Seluruh fase tersebut diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 300 hari kerja. Dengan adanya undang-undang tersebut, tambahnya, proses pembebasan lahan tidak hanya memiliki kepastian waktu tapi juga terukur.

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah, Taufik Hidayat mengatakan, penetapan aturan turunan UU dalam bentuk perpres ditujukan agar regulasi tersebut dapat segera berlaku efektif. • heru febrianto