Friday 28 November 2014 - 16:39

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Fri, 28 Nov 2014 - 12:31

    Cawang - Priok - Kemayoran LANCAR, Kemayoran - Pluit PADAT.(Fitri Senkom)

  • Fri, 28 Nov 2014 - 10:58

    Pluit - Gd.Panjang PADAT, Gd.Panjang - Priok - Cawang LANCAR.(Fitri)

  • Fri, 28 Nov 2014 - 10:52

    Cawang - Kb.Nanas PADAT, Kb.Nanas - Priok - Ancol LANCAR, Kemayoran - Gd.Panjang PADAT, Gd.Panjang - Pluit LANCAR.(Fitri Senkom)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:52

    Priok – Sunter – Cempaka Putih -Rawamangun – Jatinegara – Pedati –Cawang arus lalin lancar.(armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:51

    Pluit – Jembatan Tiga - Gedong Panjang – Kemayoran – Ancol – Priok arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:51

    Priok - Ancol – Kemayoran – Gedong Panjang – Jembatan Tiga - Pluit arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:50

    Cawang – Pedati - Jatinegara – Rawamangun – Cempaka Putih – Priok arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 17:00

    Rawamangun – Jatinegara – Pedati – Kebon Nanas - Cawang arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 16:59

    Dari Pluit Keluar Plumpang / Pelabuhan Tanjung Priok tersendat, imbas arteri padat. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 16:58

    Sunter - Cempaka Putih - Rawamangun arus lalin padat, volume kendaraan. (armnsd SENKOM)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : UU Lahan Segera Efektif
Latest News

UU Lahan Segera Efektif

Source : Seputar Indonesia, Hal 19 Fri, 13 Jan 2012

UU Lahan Segera Efektif

 

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penerapan Undang-undang (UU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Lahan) dapat berlaku secara efektif pertengahan tahun ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, UU tersebut sudah cukup tegas mengatur proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, mekanisme dan teknis pembebasan lahan cukup diatur melalui peraturan presiden (perpres). Sedangkan untuk penerapannya, tegas dia, tidak memerlukan aturan turunan selain perpres.

"UU mengamanatkan aturan turunan cukup diakomodasi melalui perpres, tidak perlu peraturan pemerintah (PP). Jadi, operasionalnya bisa diatur lewat perpres saja, karena undang-undang ini dinilai sudah cukup tegas dan kuat," kata Djoko di Jakarta kemarin.

Menurutnya, saat ini draf perpres terkait mekanisme pembebasan lahan tersebut sedang dipersiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah menargetkan, draf tersebut dapat disahkan sebelum pertengahan tahun ini.

"BPN sedang siapkan drafnya berdasarkan masukan-masukan teknis yang sudah kami berikan sebelumnya. Pemerintah memang ingin mempercepat perpres itu agar disahkan karena dibutuhkan untukmendorong pembebasan lahan," jelasnya.

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengungkapkan, nantinya perpres akan mengakomodasi hal-hal seperti fase-fase pengadaan lahan dari persiapan hingga pelaksanaan, tim pelaksana pembebasan tanah, dan batas waktu untuk setiap fase yang ada. Fase persiapan, jelas dia, meliputi pembuatan dokumen perencanaan oleh instansi terkait yang membutuhkan lahan untuk pembangunan. Dokumen tersebut mencakup penentuan lokasi, luas lahan yang di butuhkan, dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

"Fase kedua, penyerahan dokumen kepada gubernur untuk ditelaah. Nantinya gubernur membentuk tim kerja untuk menetapkan lokasi pembangunan, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan. Tim ini diberikan batasan kerja 238 hari," paparnya.

Adapun fase terakhir merupakan pelaksanaan pengadaan tanah oleh tim yang dibentuk Badan Pertanahan Nasional. Pada fase ini, masyarakat sudah dianggap setuju dan siap untuk melepaskan hak melalui skema ganti rugi berupa uang, relokasi, maupun kepemilikan saham.

"Fase terakhir sudah tidak lagi mengakomodasi proses konsultasi publik atau negosiasi dengan masyarakat. Karena proses ini bisa dimulai jika masyarakat sudah sepakat. Jadi, tim appraisal tinggal masuk dan memberikan nilai ganti rugi untuk selanjutnya dilakukan pelepasan hak," imbuh Hermanto.

Seluruh fase tersebut diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 300 hari kerja. Dengan adanya undang-undang tersebut, tambahnya, proses pembebasan lahan tidak hanya memiliki kepastian waktu tapi juga terukur.

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah, Taufik Hidayat mengatakan, penetapan aturan turunan UU dalam bentuk perpres ditujukan agar regulasi tersebut dapat segera berlaku efektif. • heru febrianto