Wednesday, 2 September 2015
  • slide_0
    Customer Focus;
    Medahulukan kepentingan pelanggan internal maupun eksternal dibandingkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kerja sehari - hari
  • slide_1
    Integrity;
    Bersikap jujur, perilaku disiplin dan penuh tanggungjawab, baik menyangkut disiplin waktu kerja, maupun pelaksanaan kerja sesuai tuntutan jabatan dan prosedur kerja
  • slide_2
    Innovative;
    Menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan untuk mempercepat proses transformasi PERUSAHAAN, serta terbuka terhadap metode-metode baru dalam analisis dan penyelesaian masalah
  • slide_3
    ORGANIZATION;
    Every company has two organizational structures: The formal one is written on the charts; the other is the everyday relationship of the men and women in the organization. (Harold S. Gene)
  • slide_4
    RESOURCES;
    Being gifted creates obligations, which means you owe the world your best effort at the work you love. You too are a natural resource. (Barbara Sher)
  • slide_5
    APPRECIATION;
    Your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it. (Buddha)
  • slide_6
    PROCESS;
    Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Nothing can replace hard work. Luck is something that happens when opportunity to meet with readiness. (Thomas A. Edison)
  • slide_7
    PEOPLE;
    Your human quality is in what you do, and your knowledge is in what you say. (Imam Ghazali)
  • slide_8
    PERFORMANCE;
    Try not become a successful man but try to be a useful human being. (Einstein)
  • slide_9
    EFFECTIVENESS;
    Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right thing. (Zig Ziglar)
  • slide_10
    ACCOUNTABILITY;
    The price of greatness is responsibility. (Winston Churchill)

UU Lahan Segera Efektif

Source : Seputar Indonesia, Hal 19 Fri, 13 Jan 2012

UU Lahan Segera Efektif

 

JAKARTA - Pemerintah menargetkan penerapan Undang-undang (UU) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (UU Lahan) dapat berlaku secara efektif pertengahan tahun ini.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, UU tersebut sudah cukup tegas mengatur proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, mekanisme dan teknis pembebasan lahan cukup diatur melalui peraturan presiden (perpres). Sedangkan untuk penerapannya, tegas dia, tidak memerlukan aturan turunan selain perpres.

"UU mengamanatkan aturan turunan cukup diakomodasi melalui perpres, tidak perlu peraturan pemerintah (PP). Jadi, operasionalnya bisa diatur lewat perpres saja, karena undang-undang ini dinilai sudah cukup tegas dan kuat," kata Djoko di Jakarta kemarin.

Menurutnya, saat ini draf perpres terkait mekanisme pembebasan lahan tersebut sedang dipersiapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemerintah menargetkan, draf tersebut dapat disahkan sebelum pertengahan tahun ini.

"BPN sedang siapkan drafnya berdasarkan masukan-masukan teknis yang sudah kami berikan sebelumnya. Pemerintah memang ingin mempercepat perpres itu agar disahkan karena dibutuhkan untukmendorong pembebasan lahan," jelasnya.

Wakil Menteri PU Hermanto Dardak mengungkapkan, nantinya perpres akan mengakomodasi hal-hal seperti fase-fase pengadaan lahan dari persiapan hingga pelaksanaan, tim pelaksana pembebasan tanah, dan batas waktu untuk setiap fase yang ada. Fase persiapan, jelas dia, meliputi pembuatan dokumen perencanaan oleh instansi terkait yang membutuhkan lahan untuk pembangunan. Dokumen tersebut mencakup penentuan lokasi, luas lahan yang di butuhkan, dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).

"Fase kedua, penyerahan dokumen kepada gubernur untuk ditelaah. Nantinya gubernur membentuk tim kerja untuk menetapkan lokasi pembangunan, melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat yang lahannya akan dibebaskan. Tim ini diberikan batasan kerja 238 hari," paparnya.

Adapun fase terakhir merupakan pelaksanaan pengadaan tanah oleh tim yang dibentuk Badan Pertanahan Nasional. Pada fase ini, masyarakat sudah dianggap setuju dan siap untuk melepaskan hak melalui skema ganti rugi berupa uang, relokasi, maupun kepemilikan saham.

"Fase terakhir sudah tidak lagi mengakomodasi proses konsultasi publik atau negosiasi dengan masyarakat. Karena proses ini bisa dimulai jika masyarakat sudah sepakat. Jadi, tim appraisal tinggal masuk dan memberikan nilai ganti rugi untuk selanjutnya dilakukan pelepasan hak," imbuh Hermanto.

Seluruh fase tersebut diperkirakan hanya membutuhkan waktu sekitar 300 hari kerja. Dengan adanya undang-undang tersebut, tambahnya, proses pembebasan lahan tidak hanya memiliki kepastian waktu tapi juga terukur.

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Pengadaan Tanah, Taufik Hidayat mengatakan, penetapan aturan turunan UU dalam bentuk perpres ditujukan agar regulasi tersebut dapat segera berlaku efektif. • heru febrianto