Wednesday 30 July 2014 - 09:02

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:20

    Jadilah Pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:19

    Batas kecepatan maksimum Jalan Tol Dalam Kota 80 Km/jam. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:19

    Kendaraan Anda Mogok ? Gunakan Layanan Derek Gratis Keluar Tol /Bengkel terdekat, 021 - 651 8350.(Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:19

    Contact Center Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc ( Cawang – Priok – Pluit ) 021 – 651 8350. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:18

    Dari Priok Keluar Sunter / Cempaka Putih / Cempaka Mas lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:17

    Dari Cawang Keluar Cempaka Putih / Pulo Gadung lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:17

    Priok – Sunter – Cempaka Putih - Rawamangun – Jatinegara – Pedati – Cawang arus lalin lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:16

    Pluit – Jembatan Tiga - Gedong Panjang – Kemayoran – Ancol – Priok arus lalin lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:16

    Priok - Ancol – Kemayoran – Gedong Panjang – Jembatan Tiga - Pluit arus lalin lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Wed, 30 Jul 2014 - 15:15

    Cawang – Kebon Nanas – Pedati - Jatinegara – Rawamangun – Cempaka Putih - Priok arus lalin lancar (Armnsd SENKOM)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : Daftar hitam investor tol
Latest News

Daftar hitam investor tol

Source : Bisnis Indonesia, Hal 11 Thu, 10 Mar 2011

Tajuk Utama

Daftar hitam investor tol

Pemerintah kembali menyatakan akan menindak tegas investor yang telah dipercaya untuk membangun jalan tol tetapi tidak kunjung merealisasikannya dengan berbagai alasan. Ketegasan itu dikemukakan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak. Dia menggarisbawahi bahwa terhadap jalan tol yang pembangunannya mandek, akan dicarikan investor baru, termasuk BUMN. Sedikitnya 24 ruas jalan tol tengah dievaluasi dan hasilnya dijadwalkan diputuskan pada awal bulan depan.

Kebijakan tersebut merupakan langkah konkret untuk menggenjot penyediaan infrastruktur yang sudah menjadi kesadaran berbagai pemangku kepentingan bahwa perannya demikian strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Wajar saja apabila berbagai pihak 'gemas' atas lambatnya perealisasian infrastruktur jalan bebas hambatan ini, mengingat ketersediaannya yang tidak memadai sudah berada pada tahap menghambat laju aktivitas bisnis. Padahal geliat bisnis sebenarnya tengah berada dalam tren positif setelah sempat terpuruk ketika krisis global menghantam Indonesia pada pengujung 1990-an. Laju kencang perekonomian menjadi terhambat di jalan akibat kemacetan lalu lintas yang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya bukan lagi perkara baru. Hal itu pun disebabkan oleh terbatasnya panjang jalan tol trans-Jawa yang sudah sejak 15 tahun silam lebih banyak menjadi bahan perbincangan semata daripada benar-benar diwujudkan. Apabila pemerintah benar-benar ingin menggenjot pembangunan jalan bebas hambatan ini, seyoganya ada sanksi yang lebih tegas terhadap calon penanam modal yang sudah memenangi tender investasi proyek tersebut, tetapi dengan berbagai alasan belum juga mewujudkan proyeknya.

Kementerian Pekerjaan Umum seharusnya tidak perlu ragu-ragu menetapkan daftar hitam terhadap perorangan yang terlibat dalam perusahaan yang berstatus wanprestasi dalam membangun jalan tol.

Daftar hitam tersebut bukan ditujukan kepada perusahaannya, melainkan kepada perorangan, dengan tujuan menipiskan peluang masuk seseorang untuk kembali ke proyek jalan tol melalui perusahaan lain, padahal sebelumnya sudah gagal dalam proyek serupa.

Di sisi lain, pemerintah juga sepatutnya melakukan introspeksi, mengingat terhambatnya pembangunan suatu jalan tol sangat boleh jadi disebabkan oleh tersendatnya proses pembebasan lahan yang praktis merupakan bahan baku utama dalam proyek infrastruktur tersebut.

Sesungguhnya wajar saja apabila pemerintah mengaku memberi kontribusi terhadap kegagalan pengadaan lahan untuk jalan bebas hambatan itu terutama akibat berlarut-Iarutnya pengesahan Undang-Undang pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum.

Jadi, jangan hanya menuding investor sebagai penyebab macetnya pembangunan jalan tol, tetapi percepatlah pengesahan undang-undang yang menjadi poin penting bagi terwujudnya proyek infrastruktur tersebut.