Wednesday, 8 July 2015
  • slide_0
    Customer Focus;
    Medahulukan kepentingan pelanggan internal maupun eksternal dibandingkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kerja sehari - hari
  • slide_1
    Integrity;
    Bersikap jujur, perilaku disiplin dan penuh tanggungjawab, baik menyangkut disiplin waktu kerja, maupun pelaksanaan kerja sesuai tuntutan jabatan dan prosedur kerja
  • slide_2
    Innovative;
    Menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan untuk mempercepat proses transformasi PERUSAHAAN, serta terbuka terhadap metode-metode baru dalam analisis dan penyelesaian masalah
  • slide_3
    ORGANIZATION;
    Every company has two organizational structures: The formal one is written on the charts; the other is the everyday relationship of the men and women in the organization. (Harold S. Gene)
  • slide_4
    RESOURCES;
    Being gifted creates obligations, which means you owe the world your best effort at the work you love. You too are a natural resource. (Barbara Sher)
  • slide_5
    APPRECIATION;
    Your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it. (Buddha)
  • slide_6
    PROCESS;
    Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Nothing can replace hard work. Luck is something that happens when opportunity to meet with readiness. (Thomas A. Edison)
  • slide_7
    PEOPLE;
    Your human quality is in what you do, and your knowledge is in what you say. (Imam Ghazali)
  • slide_8
    PERFORMANCE;
    Try not become a successful man but try to be a useful human being. (Einstein)
  • slide_9
    EFFECTIVENESS;
    Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right thing. (Zig Ziglar)
  • slide_10
    ACCOUNTABILITY;
    The price of greatness is responsibility. (Winston Churchill)

UU Jalan Dinilai Masih Valid

Source : Investor Daily, hal 6 Mon, 10 Dec 2012

UU Jalan Dinilai Masih Valid

JAKARTA - Kendati mendukung inisiatif DPR untuk mengamendemen Undang-Undang (UU) Jalan No 38/ 2004, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai UU tersebut masih valid untuk diberlakukan. Kementerian juga menengarai permasalahan saat ini lebih banyak terkait implementasi UU tersebut.

"Saya kira tidak ada masalah dengan UU itu, tapi implementasinya memang masih perlu diperbaiki. Jadi, saya kira lebih bagus jika undang-undang dapat dijalankan sebaik-baiknya," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto di Jakarta akhir pekan lalu.

Namun demikian, kata Djoko, untuk menghormati keinginan DPR merevisi UU Jalan, pemerintah siap bekerjasama dalam membahas berbagai usulan baru. Rancangan Undang-Undang(RUU) Jalan telah terangkum dalam 736 daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebelum usulan-usulan itu dibahas lanjut dia, pihaknya belum bisa menyatakan klausul yang krusial untuk ditindaklanjuti lantaran itu perlu ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

"Menteri PU juga sudah menyatakan siap untuk membahas DIM RUU Jalan. Sedangkan pembahasan akan dilakukan di tingkat menteri dan pejabat eselon satu awal tahun depan," papar dia.

Di sisi lain, Menteri PU Djoko Kirmanto mengungkapkan terdapat 10 hal pokok yang diusulkan untuk tidak perlu diubah dalam UU Jalan. Hal tersebut di antaranya adalah tidak Perlunya memasukkan usulan alokasi dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD) untuk infrastruktur jalan  Sebab, kebijakan itu dinilai dapat mengganggu pos anggaran lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Selanjutnya, pemeliharaan jalan diatur secara berjenjang sesuai dengan keberadan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota," ujar Djoko Kirmanto.

Di samping itu, keberadaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai lebih baik tetap berada di bawah Kementerian PU. Sebaliknya lembaga itu tidak perlu bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sebab, BPJT mengawasi jalan tol yang masuk dalam jaringan jalan nasional, sedangkan jalan nasional berada di bawah pengawasan Kementerian PU.

Hal lain adalah tidak diperlukan pembentukan badan pengawas jalan, karena permasalahan jalan cukup diawasi oleh auditor internal, yakni inspektorat jenderal maupun auditor eksternal, seperti BPK, BPKP, KPK maupun LSM.

"Saya kira 10 hal itu harus dibahas lebih dulu sebelum kita berpindah ke masalah lain," ucap Menteri PU.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRRI Muhiddin M Said mengungkapkan, pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas 736 DIM yang terdapat dalam RUU Jalan. Dari 736 DIM, baru 11 DIM yang sudah disepakati kedua belah pihak dan dua DIM harus diperbaiki redaksionalnya.

"Sedangkan 723 DIM harus dibahas lebih lanjut guna menyempurnakan UU Jalan yang ada sekarang," papar dia.

Menurut Muhiddin, amendemen UU Jalan diperlukan lantaran saat ini banyak jaringan jalan dalam kondisi kurang baik akibat pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Pembangunan jalan tol juga dinilai kurang optimal karena permasalahan lahan. "Kami harap RUU Jalan ini bisa menghasilkan aturan yang lebih baik," tutur dia (ean)