Tuesday 29 July 2014 - 12:42

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Tue, 29 Jul 2014 - 12:28

    #Tol_Jagorawi Cawang - Cibubur PADAT, kepadatan antrian GT Cibubur. KM 35 - KM 37 padat antrian keluar sentul selatan. (Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 12:24

    RT @PT JASAMARGA #Tol_Japek Halim - Tambun PADAT, kepadatan vol lalin. Cibitung - Cikarang PADAT, kepadatan antrian GT Cikarang. (Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 12:21

    Cawang – Kebon Nanas – Pedati - Jatinegara – Rawamangun – Cempaka Putih -Priok arus lalin lancar.(Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 12:20

    Priok - Ancol – Kemayoran – Gedong Panjang – Jembatan Tiga - Pluit arus lalin lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 12:20

    Pluit – Jembatan Tiga - Gedong Panjang – Kemayoran – Ancol – Priok arus lalin lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 12:20

    Priok – Sunter – Cempaka Putih -Rawamangun arus lalin lancar. (Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 12:19

    Jatinegara – Pedati - Cawang arus lalin padat, terutama arah Jagorawi. (Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 08:48

    RT @PTJASAMARGA #Tol_Japek Jatibening - Tambun PADAT, Cibitung - Cikarang PADAT, kepadatan antrian GT Cikampek.(Armnsd SENKOM

  • Tue, 29 Jul 2014 - 08:25

    RT @PT JASAMARGA #Tol_Purbaleunyi antrian GT Cileunyi ± 12 KM. (Armnsd SENKOM)

  • Tue, 29 Jul 2014 - 08:23

    RT @PTJASAMARGA #Tol_Japek Jatibening - Tambun PADAT, Cibitung - Cikarang PADAT, kepadatan antrian GT Cikampek. (Armnsd SENKOM)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : UU Jalan Dinilai Masih Valid
Latest News

UU Jalan Dinilai Masih Valid

Source : Investor Daily, hal 6 Mon, 10 Dec 2012

UU Jalan Dinilai Masih Valid

JAKARTA - Kendati mendukung inisiatif DPR untuk mengamendemen Undang-Undang (UU) Jalan No 38/ 2004, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menilai UU tersebut masih valid untuk diberlakukan. Kementerian juga menengarai permasalahan saat ini lebih banyak terkait implementasi UU tersebut.

"Saya kira tidak ada masalah dengan UU itu, tapi implementasinya memang masih perlu diperbaiki. Jadi, saya kira lebih bagus jika undang-undang dapat dijalankan sebaik-baiknya," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto di Jakarta akhir pekan lalu.

Namun demikian, kata Djoko, untuk menghormati keinginan DPR merevisi UU Jalan, pemerintah siap bekerjasama dalam membahas berbagai usulan baru. Rancangan Undang-Undang(RUU) Jalan telah terangkum dalam 736 daftar inventarisasi masalah (DIM). Sebelum usulan-usulan itu dibahas lanjut dia, pihaknya belum bisa menyatakan klausul yang krusial untuk ditindaklanjuti lantaran itu perlu ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR.

"Menteri PU juga sudah menyatakan siap untuk membahas DIM RUU Jalan. Sedangkan pembahasan akan dilakukan di tingkat menteri dan pejabat eselon satu awal tahun depan," papar dia.

Di sisi lain, Menteri PU Djoko Kirmanto mengungkapkan terdapat 10 hal pokok yang diusulkan untuk tidak perlu diubah dalam UU Jalan. Hal tersebut di antaranya adalah tidak Perlunya memasukkan usulan alokasi dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah (APBN/APBD) untuk infrastruktur jalan  Sebab, kebijakan itu dinilai dapat mengganggu pos anggaran lain, seperti kesehatan dan pendidikan.

"Selanjutnya, pemeliharaan jalan diatur secara berjenjang sesuai dengan keberadan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota," ujar Djoko Kirmanto.

Di samping itu, keberadaan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dinilai lebih baik tetap berada di bawah Kementerian PU. Sebaliknya lembaga itu tidak perlu bertanggung jawab langsung ke Presiden. Sebab, BPJT mengawasi jalan tol yang masuk dalam jaringan jalan nasional, sedangkan jalan nasional berada di bawah pengawasan Kementerian PU.

Hal lain adalah tidak diperlukan pembentukan badan pengawas jalan, karena permasalahan jalan cukup diawasi oleh auditor internal, yakni inspektorat jenderal maupun auditor eksternal, seperti BPK, BPKP, KPK maupun LSM.

"Saya kira 10 hal itu harus dibahas lebih dulu sebelum kita berpindah ke masalah lain," ucap Menteri PU.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRRI Muhiddin M Said mengungkapkan, pemerintah dan DPR sepakat untuk membahas 736 DIM yang terdapat dalam RUU Jalan. Dari 736 DIM, baru 11 DIM yang sudah disepakati kedua belah pihak dan dua DIM harus diperbaiki redaksionalnya.

"Sedangkan 723 DIM harus dibahas lebih lanjut guna menyempurnakan UU Jalan yang ada sekarang," papar dia.

Menurut Muhiddin, amendemen UU Jalan diperlukan lantaran saat ini banyak jaringan jalan dalam kondisi kurang baik akibat pengerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Pembangunan jalan tol juga dinilai kurang optimal karena permasalahan lahan. "Kami harap RUU Jalan ini bisa menghasilkan aturan yang lebih baik," tutur dia (ean)