Saturday, 18 April 2015
  • slide_0
    .
  • slide_1
    Customer Focus;
    Medahulukan kepentingan pelanggan internal maupun eksternal dibandingkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kerja sehari - hari
  • slide_2
    Integrity;
    Bersikap jujur, perilaku disiplin dan penuh tanggungjawab, baik menyangkut disiplin waktu kerja, maupun pelaksanaan kerja sesuai tuntutan jabatan dan prosedur kerja
  • slide_3
    Innovative;
    Menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan untuk mempercepat proses transformasi PERUSAHAAN, serta terbuka terhadap metode-metode baru dalam analisis dan penyelesaian masalah
  • slide_4
    ORGANIZATION;
    Every company has two organizational structures: The formal one is written on the charts; the other is the everyday relationship of the men and women in the organization. (Harold S. Gene)
  • slide_5
    RESOURCES;
    Being gifted creates obligations, which means you owe the world your best effort at the work you love. You too are a natural resource. (Barbara Sher)
  • slide_6
    APPRECIATION;
    Your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it. (Buddha)
  • slide_7
    PROCESS; Thomas A. Edison
    Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Nothing can replace hard work. Luck is something that happens when opportunity to meet with readiness.
  • slide_8
    PEOPLE; Imam Ghazali
    Your human quality is in what you do, and your knowledge is in what you say.
  • slide_9
    INTEGRITY; Dwight David Eisenhower
    The supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Without it, no real success is possible, no matter whether it is on a section gang, a football field, in an army, or in an office.
  • slide_10
    PERFORMANCE; Einstein
    Try not become a successful man but try to be a useful human being.
  • slide_11
    EFFECTIVENESS; Zig Ziglar
    Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right thing.
  • slide_12
    ACCOUNTABILITY;
    The price of greatness is responsibility. (Winston Churchill)

BPN : Proses Pembebasan Lahan Maksimal 248 Hari

Source : Investor Daily, Hal 8 Tue, 8 May 2012

BPN : Proses Pembebasan Lahan Maksimal 248 Hari

Oleh Wahyu Sudoyo dan Imam Mudzakir

JAKARTA – Dengan mengacu Undang-Undang Pembebasan Lahan No 12/2012, proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum hanya membutuhkan waktu maksimal 248 hari. Batas waktu itu diperhitungkan sejak proses studi hingga pelaksanaan pembebasan lahan.

"Aturan baru lebih terukur dan pasti Demikian pula, prosedur, waktu, dan mekanisme jelas serta aturan-aturannya lebih tegas," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto seusai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pembebasan Lahan di Jakarta, Senin (7/5).

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, apabila dalam proses pembebasan lahan terjadi konflik, kasus harus dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, putusan pengadilan bakal dikeluarkan dalam waktu singkat.

"Di pengadilan, kasus pembebasan lahan harus selesai dalam satu bulan. Apabila, ada pihak meminta naik banding ke Mahkamah Agung (MA), itu juga harus selesai dalam waktu satu bulan. Demikian juga halnya dengan proses kasasi, putusannya harus selesai dalam waktu satu bulan pula," jelas dia.

Namun demikian, aturan pembebasan lahan yang baru tidak berlaku untuk pengadaan lahan di bawah 1 hektare (ha). Pengadaan lahan di bawah 1 ha, lanjut dia, bakal diselesaikan melalui kesepakatan jual-beli dengan pemilik lahan.

"Kemudian, pembebasan lahan di atas 1 ha, itu dapat menggunakan aturan baru. Dalam aturan baru, tahapan-tahapan proses pembebasan lahan sangat jelas," imbuh dia.

Hatta juga memastikan Tim Kerja Perumus Perpres Pembebasan Lahan sudah tidak menemukan kendala dalam pembahasan draf petunjuk pelaksanaan (Jutlak) UU No 12/2012 tersebut. Dengan demikian, penerbitan perpres bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Deputi Menko Perekonomian Bidang lnfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto menambahkan, presiden telah menginstruksikan agar Perpres Pembebasan Lahan diterbitkan bulan ini.

"Pemerintah akan menfinalisasi pembahasan perpres pekan depan. Selanjutnya, isi perpres diajukan pada Setneg pertengahan Mei untuk diproses lebih lanjut," ujar dia.

Proses Tidak Diulang

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman meminta kepastian waktu pelaksanaan pembebasan tanah dan badan pelaksana pembebasan tanah menyusul rencana penerbitan Perpres Pembebasan Lahan.

"Jadi, jika sudah diputuskan siapa lembaganya, tidak ada dualisme pelaksana pembebasan tanah. Adanya dualisme, saya kira bakal memunculkan banyak masalah di lapangan," ujar dia.

ATI juga meminta proses pembebasan lahan 24 proyek jalan tol tidak diulang dari awal. Sebaliknya, perpres diharapkan dapat diterapkan langsung bagi proses pembebasan lahan tol yang tengah berjalan tersebut, termasuk proyek yang sudah memiliki ketetapan pemberlakuan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP).

Menurut Fatchur, saat ini hampir seluruh ruas tol yang sudah ditenderkan telah memiliki SP2LP. Pengerjaan proyek-proyek tersebut dipastikan akan mundur jika proses pembebasan lahannya harus dimulai dari awal.

"Saya kira proses pembebasan lahan bisa molor setahun ke depan. Apalagi, saat ini ada beberapa proyek tol yang tahapnya telah sampai pada pelaksanaan pembebasan tanah dan sosialisasi kepada pemilik tanah," jelas dia.

Fatchur mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan tidak ada pengulangan proses pembebasan lahan tersebut ke Kementerian PU dalam rapat tertutup yang dilaksanakan kemarin.

"Kami sudah minta kepada Kementerian PU. Dan, kementerian akan menyampaikan usulan itu ke lembaga terkait," jelas dia.

Sebelumnya Direktur PT Chitra Waspputhowa Jaka Suprihatna mengkhawatirkan UU Pembebasan Lahan No 12/2012 dan petunjuk pelaksanaannya tidak bisa diterapkan langsung pada proyek yang sudah berjalan. Dengan kondisi itu, kelangsungan proyek 24 tol bakal terancam.

"Sesuai hasil pembahasan dengan BPN, proyek jalan tol yang pembebasan laharnya mengacu UU No 12/ 2012, harus mengulang proses dari awal lagi. Termasuk SP2LP, semua harus diajukan kembali dari awal," kata dia akhir pekan lalu.