Friday 28 November 2014 - 05:27

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Fri, 28 Nov 2014 - 10:58

    Pluit - Gd.Panjang PADAT, Gd.Panjang - Priok - Cawang LANCAR.(Fitri)

  • Fri, 28 Nov 2014 - 10:52

    Cawang - Kb.Nanas PADAT, Kb.Nanas - Priok - Ancol LANCAR, Kemayoran - Gd.Panjang PADAT, Gd.Panjang - Pluit LANCAR.(Fitri Senkom)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:52

    Priok – Sunter – Cempaka Putih -Rawamangun – Jatinegara – Pedati –Cawang arus lalin lancar.(armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:51

    Pluit – Jembatan Tiga - Gedong Panjang – Kemayoran – Ancol – Priok arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:51

    Priok - Ancol – Kemayoran – Gedong Panjang – Jembatan Tiga - Pluit arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 20:50

    Cawang – Pedati - Jatinegara – Rawamangun – Cempaka Putih – Priok arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 17:00

    Rawamangun – Jatinegara – Pedati – Kebon Nanas - Cawang arus lalin lancar. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 16:59

    Dari Pluit Keluar Plumpang / Pelabuhan Tanjung Priok tersendat, imbas arteri padat. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 16:58

    Sunter - Cempaka Putih - Rawamangun arus lalin padat, volume kendaraan. (armnsd SENKOM)

  • Thu, 27 Nov 2014 - 16:58

    Pluit – Jembatan Tiga - Gedong Panjang – Kemayoran – Ancol – Priok -Sunter arus lalin lancar.(armnsd SENKOM)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : BPN : Proses Pembebasan Lahan Maksimal 248 Hari
Latest News

BPN : Proses Pembebasan Lahan Maksimal 248 Hari

Source : Investor Daily, Hal 8 Tue, 8 May 2012

BPN : Proses Pembebasan Lahan Maksimal 248 Hari

Oleh Wahyu Sudoyo dan Imam Mudzakir

JAKARTA – Dengan mengacu Undang-Undang Pembebasan Lahan No 12/2012, proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum hanya membutuhkan waktu maksimal 248 hari. Batas waktu itu diperhitungkan sejak proses studi hingga pelaksanaan pembebasan lahan.

"Aturan baru lebih terukur dan pasti Demikian pula, prosedur, waktu, dan mekanisme jelas serta aturan-aturannya lebih tegas," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto seusai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pembebasan Lahan di Jakarta, Senin (7/5).

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, apabila dalam proses pembebasan lahan terjadi konflik, kasus harus dibawa ke pengadilan. Selanjutnya, putusan pengadilan bakal dikeluarkan dalam waktu singkat.

"Di pengadilan, kasus pembebasan lahan harus selesai dalam satu bulan. Apabila, ada pihak meminta naik banding ke Mahkamah Agung (MA), itu juga harus selesai dalam waktu satu bulan. Demikian juga halnya dengan proses kasasi, putusannya harus selesai dalam waktu satu bulan pula," jelas dia.

Namun demikian, aturan pembebasan lahan yang baru tidak berlaku untuk pengadaan lahan di bawah 1 hektare (ha). Pengadaan lahan di bawah 1 ha, lanjut dia, bakal diselesaikan melalui kesepakatan jual-beli dengan pemilik lahan.

"Kemudian, pembebasan lahan di atas 1 ha, itu dapat menggunakan aturan baru. Dalam aturan baru, tahapan-tahapan proses pembebasan lahan sangat jelas," imbuh dia.

Hatta juga memastikan Tim Kerja Perumus Perpres Pembebasan Lahan sudah tidak menemukan kendala dalam pembahasan draf petunjuk pelaksanaan (Jutlak) UU No 12/2012 tersebut. Dengan demikian, penerbitan perpres bisa dilakukan dalam waktu dekat ini.

Deputi Menko Perekonomian Bidang lnfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto menambahkan, presiden telah menginstruksikan agar Perpres Pembebasan Lahan diterbitkan bulan ini.

"Pemerintah akan menfinalisasi pembahasan perpres pekan depan. Selanjutnya, isi perpres diajukan pada Setneg pertengahan Mei untuk diproses lebih lanjut," ujar dia.

Proses Tidak Diulang

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Fatchur Rochman meminta kepastian waktu pelaksanaan pembebasan tanah dan badan pelaksana pembebasan tanah menyusul rencana penerbitan Perpres Pembebasan Lahan.

"Jadi, jika sudah diputuskan siapa lembaganya, tidak ada dualisme pelaksana pembebasan tanah. Adanya dualisme, saya kira bakal memunculkan banyak masalah di lapangan," ujar dia.

ATI juga meminta proses pembebasan lahan 24 proyek jalan tol tidak diulang dari awal. Sebaliknya, perpres diharapkan dapat diterapkan langsung bagi proses pembebasan lahan tol yang tengah berjalan tersebut, termasuk proyek yang sudah memiliki ketetapan pemberlakuan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP).

Menurut Fatchur, saat ini hampir seluruh ruas tol yang sudah ditenderkan telah memiliki SP2LP. Pengerjaan proyek-proyek tersebut dipastikan akan mundur jika proses pembebasan lahannya harus dimulai dari awal.

"Saya kira proses pembebasan lahan bisa molor setahun ke depan. Apalagi, saat ini ada beberapa proyek tol yang tahapnya telah sampai pada pelaksanaan pembebasan tanah dan sosialisasi kepada pemilik tanah," jelas dia.

Fatchur mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan usulan tidak ada pengulangan proses pembebasan lahan tersebut ke Kementerian PU dalam rapat tertutup yang dilaksanakan kemarin.

"Kami sudah minta kepada Kementerian PU. Dan, kementerian akan menyampaikan usulan itu ke lembaga terkait," jelas dia.

Sebelumnya Direktur PT Chitra Waspputhowa Jaka Suprihatna mengkhawatirkan UU Pembebasan Lahan No 12/2012 dan petunjuk pelaksanaannya tidak bisa diterapkan langsung pada proyek yang sudah berjalan. Dengan kondisi itu, kelangsungan proyek 24 tol bakal terancam.

"Sesuai hasil pembahasan dengan BPN, proyek jalan tol yang pembebasan laharnya mengacu UU No 12/ 2012, harus mengulang proses dari awal lagi. Termasuk SP2LP, semua harus diajukan kembali dari awal," kata dia akhir pekan lalu.