Tuesday 21 October 2014 - 23:56

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Wed, 22 Oct 2014 - 06:37

    Priok – Sunter – Cempaka Putih -Rawamangun – Jatinegara – Pedati–Cawang arus lalin lancar.(armnsd senkom)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 06:37

    Pluit – Jembatan Tiga - Gedong Panjang – Kemayoran – Ancol – Priok arus lalin lancar. (armnsd senkom)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 06:36

    Keluar Rawamangun tersendat imbas jalur arteri padat. (armnsd senkom)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 06:35

    Priok - Ancol – Kemayoran – Gedong Panjang – Jembatan Tiga - Pluit arus lalin lancar. (armnsd senkom)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 06:34

    Kebon Nanas – Pedati - Jatinegara – Rawamangun – Cempaka Putih – Priok arus lalin lancar. (armnsd senkom)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 06:34

    Cawang – Kebon Nanas arus lalin padat imbas pertemuan kendaraan mengarah Priok / Pluit. (armnsd senkom)

  • Tue, 21 Oct 2014 - 20:43

    KM 06 + 000 arah cawang pick up B 9269 KAG gangguan,dalam penaganan petugas.(ba).

  • Tue, 21 Oct 2014 - 20:23

    Cawang arah tg priok dan sebaliknya lancar.(ba)

  • Tue, 21 Oct 2014 - 20:20

    RT@JM.Cawang - Cikunir - Cikarang - Dawuan - Cikampek LANCAR.(ba).

  • Tue, 21 Oct 2014 - 20:20

    RT@JM.Cawang - TMII - Cibubur - Bogor - Ciawi LANCAR.(ba)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : Soal lahan bisa pakai 2 aturan
Latest News

Soal lahan bisa pakai 2 aturan

Source : Bisnis Indonesia, Hal 1 Tue, 31 Jan 2012

Soal lahan bisa pakai 2 aturan

DEWI ANDRIANI Bisnis Indonesia

 

JAKARTA: Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberi pilihan kepada instansi terkait untuk tetap menggunakan aturan lama atau memakai UU baru tersebut.

Peraturan lama yang dimaksud adalah Perpres No. 65/2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini masih berlaku sepanjang proyek telah memasuki tahap pembebasan lahan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto mengatakan hal tersebut telah diatur dalam pasal transisi. Menurutnya, pemilihan untuk menggunakan UU tersebut ketika lahan sudah terbebaskan meski masih di bawah 10%, sangat bergantung pada instansi atau investor yang akan menggunakannya.

Bila investor ingin proses pembebasan lahan menggunakan UU baru, sambungnya, harus mengikuti aturan tersebut secara penuh yakni memulai kembali proses pembebasan lahan dari awal musyawarah penentuan harga dengan masyarakat.

"Intinya di UU mengatur tentang masa transisi. Bila proses pembebasan lahan sudah jalan ada dua pilihan, tetap pakai aturan yang lama atau kalau lebih baik pakai UU baru, tapi mulai dari awal," ujar Joyo seusai rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jasa Marga, kemarin.

Menurut komisaris PT Jasa Marga itu, UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebetulnya sudah dapat diberlakukan sejak diundangkan

menjadi UU No. 2/2012.

Namun, implementasi penuh baru dapat digunakan setelah terbitnya peraturan presiden (perpres) termasuk juga tentang masa transisi dan ganti rugi kepemilikan lahan.

Ditargetkan pertengahan tahun ini, perpres yang merupakan terjemahan dari UU Pengadaan Tanah tersebut telah diselesaikan, sehingga segera dapat diimplementasikan secara keseluruhan.
Dirut PT Jasa Marga Adityawarman yang baru terpilih menggantikan Frans Satyaki Sunito mengatakan UU Pengadaan Tanah belum terlalu berdampak signifikan bagi proses pembangunan sembilan jalan tol yang telah berjalan milik Jasa Marga. Pasalnya, proyek jalan tol yang siap dikonstruksi itu, tidak terlalu bermasalah dengan proses pembebasan lahan.

(dwi.andriani@bisnis.co.id)