Monday 1 September 2014 - 07:28

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Mon, 1 Sep 2014 - 13:55

    .Rawamangun - cawang - halim PADFAT.ada kecelakaan di samping GT Halim arah cikampek.(ba).

  • Mon, 1 Sep 2014 - 12:02

    Truk gangguan di km 6+200 tol Priok arah Cawang.SELESAI dibantu, jalur terbuka(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:55

    Tol Cempaka Putih arah Rawamangun PADAT, imbas Truk gangguan di km.6+200, masih penanganan.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:48

    hati hati melintas, Truk gangguan di km 6+200 lajur kiri tol Priok arah Cawang.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:41

    Tol_ Cililitan - Cawang PADAT, kepadatan arah Kb Nanas.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:37

    Tol_ Cawang - Cikunir - Cikarang - Dawuan - Cikampek LANCAR.(senkom-@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:34

    Tol_CTC Kamal - Kapuk PADAT, kepadatan vol lalin. Tomang - Slipi PADAT, kepadatan keluar Slipi.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:30

    Keluar tol rawamangun LANCAR.(senkom-@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:30

    Keluar tol rawamangun LANCAR.(senkom-@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:23

    Hailai/Ancol - Gd.Panjang PADAT, dampak keluar Gd.Panjang tersendat.(Fitri Senkom)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : Soal lahan bisa pakai 2 aturan
Latest News

Soal lahan bisa pakai 2 aturan

Source : Bisnis Indonesia, Hal 1 Tue, 31 Jan 2012

Soal lahan bisa pakai 2 aturan

DEWI ANDRIANI Bisnis Indonesia

 

JAKARTA: Undang-Undang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberi pilihan kepada instansi terkait untuk tetap menggunakan aturan lama atau memakai UU baru tersebut.

Peraturan lama yang dimaksud adalah Perpres No. 65/2006 tentang perubahan atas Perpres No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres ini masih berlaku sepanjang proyek telah memasuki tahap pembebasan lahan.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto mengatakan hal tersebut telah diatur dalam pasal transisi. Menurutnya, pemilihan untuk menggunakan UU tersebut ketika lahan sudah terbebaskan meski masih di bawah 10%, sangat bergantung pada instansi atau investor yang akan menggunakannya.

Bila investor ingin proses pembebasan lahan menggunakan UU baru, sambungnya, harus mengikuti aturan tersebut secara penuh yakni memulai kembali proses pembebasan lahan dari awal musyawarah penentuan harga dengan masyarakat.

"Intinya di UU mengatur tentang masa transisi. Bila proses pembebasan lahan sudah jalan ada dua pilihan, tetap pakai aturan yang lama atau kalau lebih baik pakai UU baru, tapi mulai dari awal," ujar Joyo seusai rapat umum pemegang saham luar biasa PT Jasa Marga, kemarin.

Menurut komisaris PT Jasa Marga itu, UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebetulnya sudah dapat diberlakukan sejak diundangkan

menjadi UU No. 2/2012.

Namun, implementasi penuh baru dapat digunakan setelah terbitnya peraturan presiden (perpres) termasuk juga tentang masa transisi dan ganti rugi kepemilikan lahan.

Ditargetkan pertengahan tahun ini, perpres yang merupakan terjemahan dari UU Pengadaan Tanah tersebut telah diselesaikan, sehingga segera dapat diimplementasikan secara keseluruhan.
Dirut PT Jasa Marga Adityawarman yang baru terpilih menggantikan Frans Satyaki Sunito mengatakan UU Pengadaan Tanah belum terlalu berdampak signifikan bagi proses pembangunan sembilan jalan tol yang telah berjalan milik Jasa Marga. Pasalnya, proyek jalan tol yang siap dikonstruksi itu, tidak terlalu bermasalah dengan proses pembebasan lahan.

(dwi.andriani@bisnis.co.id)