Sunday, 2 August 2015
  • slide_0
    Customer Focus;
    Medahulukan kepentingan pelanggan internal maupun eksternal dibandingkan kepentingan pribadi dalam pelaksanaan kerja sehari - hari
  • slide_1
    Integrity;
    Bersikap jujur, perilaku disiplin dan penuh tanggungjawab, baik menyangkut disiplin waktu kerja, maupun pelaksanaan kerja sesuai tuntutan jabatan dan prosedur kerja
  • slide_2
    Innovative;
    Menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan untuk mempercepat proses transformasi PERUSAHAAN, serta terbuka terhadap metode-metode baru dalam analisis dan penyelesaian masalah
  • slide_3
    ORGANIZATION;
    Every company has two organizational structures: The formal one is written on the charts; the other is the everyday relationship of the men and women in the organization. (Harold S. Gene)
  • slide_4
    RESOURCES;
    Being gifted creates obligations, which means you owe the world your best effort at the work you love. You too are a natural resource. (Barbara Sher)
  • slide_5
    APPRECIATION;
    Your work is to discover your world and then with all your heart give yourself to it. (Buddha)
  • slide_6
    PROCESS;
    Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Nothing can replace hard work. Luck is something that happens when opportunity to meet with readiness. (Thomas A. Edison)
  • slide_7
    PEOPLE;
    Your human quality is in what you do, and your knowledge is in what you say. (Imam Ghazali)
  • slide_8
    PERFORMANCE;
    Try not become a successful man but try to be a useful human being. (Einstein)
  • slide_9
    EFFECTIVENESS;
    Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right thing. (Zig Ziglar)
  • slide_10
    ACCOUNTABILITY;
    The price of greatness is responsibility. (Winston Churchill)

Pelaksanaan Pembebasan Lahan Proyek Belum Siap

Source : Koran Kontan, Hal 20 Thu, 26 Jan 2012

Pelaksanaan Pembebasan Lahan Proyek Belum Siap

Peraturan presiden turunan UU Pengadaan Tanah belum ada dan pembahasannya lambat

 

Hafid Fuad

 

JAKARTA. Investor yang akan membangun proyek infrastruktur silakan bersabar dulu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memang sudah terbit, Januari ini. Tapi aturan pelaksanaannya, masih belum siap.

Dus, investor belum bisa serta merta memakai UU tersebut untuk proses pembebasan lahan. Nah, rancangan beleid petunjuk pelaksanaan UU Pengadaan Tanah tersebut saat ini masih dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Kelak, beleid ini akan berbentuk peraturan presiden (Perpres). Walaupun beleid ini sudah ditunggu-tunggu, BPN tidak berani memastikan kapan Perpres tersebut akan terbit. "Draf awalnya diperkirakan baru selesai bulan depan," ujar Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN, Kurnia Toha, kemarin.

Kurnia menjelaskan dalam Perpres tersebut, kelak akan mengatur lebih detail proses dan mekanisme pembebasan tanah. Mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sertifikasi, dan pemantauan.

Aturan teknis ini juga akan membahas soal pembagian kewenangan antara kepala daerah dengan BPN dalam proses pengadaan lahan.

Kelak, kepala daerah akan banyak berperan dalam proses perencanaan dan persiapan pembebasan lahan. Setiap pihak yang membutuhkan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus mengajukan permohonan ke kepala daerah setempat.

Nanti, kepala daerah yang akan membuat keputusan bahwa suatu bidang tanah akan dibebaskan untuk kepentingan umum. Nah, setelah ada keputusan dari kepala daerah, BPN baru berperan dalam proses pelaksanaan hingga proses pemantauan.

Kurnia mengatakan, proses pembebasan lahan maksimal akan memakan waktu 398 hari. Tapi bila lahan yang akan dibebaskan milik pemerintah, proses pengadaan lahan maksimal 60 hari saja.

Tim penilai

Dalam Perpres ini juga akan mengatur lebih detail soal tim penilai ganti rugi pembebasan lahan. Nantinya, kata Kurnia, tim yang akan melakukan proses penilaian adalah pihak swasta yang dipilih dari proses tender barang dan jasa yang dilakukan BPN. Dengan adanya lelang tim penilai ini diharapkan proses penilaian ganti rugi atas tanah akan lebih adil dalam menaksir harga tanah dana yang bisa diterima oleh masyarakat.

Zaenal Mutaqin, Staf Bidang Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria menilai, seharusnya aturan teknis UU Pengadaan Tanah ini bisa melindungi posisi masyarakat yang tanahnya kelak harus diambil untuk kepentingan umum.
Ia mengingatkan banyak mekanisme yang akan berpotensi menjadi masalah dalam pelaksanaan pengadaan lahan. Salah satunya ialah mekanisme ganti rugi. Di UU Pengadaan Tanah, tidak ada jaminan bahwa dana ganti ruginya bisa siap dicairkan. Dus, ia pun berharap dalam Perpres ini mengatur soal jaminan pembayaran ganti rugi yang tepat waktu.