Monday 1 September 2014 - 11:10

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Mon, 1 Sep 2014 - 15:14

    15:07. RT @sandblazt: Tol Jagorawi s/d Tj Priok lancar. Cuaca cerah.(ba). pic.twitter.com/rGiabMWB2e Permalink gambar yang terpasang

  • Mon, 1 Sep 2014 - 15:14

    Bantuan PJR TOL priok (021)65306930 ext 154.(ba). pic.twitter.com/LaJQWgwFwS Permalink gambar yang terpasang

  • Mon, 1 Sep 2014 - 13:55

    .Rawamangun - cawang - halim PADFAT.ada kecelakaan di samping GT Halim arah cikampek.(ba).

  • Mon, 1 Sep 2014 - 12:02

    Truk gangguan di km 6+200 tol Priok arah Cawang.SELESAI dibantu, jalur terbuka(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:55

    Tol Cempaka Putih arah Rawamangun PADAT, imbas Truk gangguan di km.6+200, masih penanganan.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:48

    hati hati melintas, Truk gangguan di km 6+200 lajur kiri tol Priok arah Cawang.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:41

    Tol_ Cililitan - Cawang PADAT, kepadatan arah Kb Nanas.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:37

    Tol_ Cawang - Cikunir - Cikarang - Dawuan - Cikampek LANCAR.(senkom-@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:34

    Tol_CTC Kamal - Kapuk PADAT, kepadatan vol lalin. Tomang - Slipi PADAT, kepadatan keluar Slipi.(@r)

  • Mon, 1 Sep 2014 - 11:30

    Keluar tol rawamangun LANCAR.(senkom-@r)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : Bangkitnya proyek jalan tol mangkrak
Latest News

Bangkitnya proyek jalan tol mangkrak

Source : Bisnis Indonesia, Hal 10 Fri, 30 Dec 2011

Bangkitnya proyek jalan tol mangkrak

Undang-undang pengadaan tanah akhirnya disahkan

 

MIA CHITRA DINISARI Bisnis Indonesia

 

Ada beberapa kabar baik yang muncul di sektor infrastruktur selama 2011. Target-target capaian pemerintah satu per satu mulai menunjukkan kemajuan walaupun tidak semuanya terealisasi sesuai dengan harapan.

Namun, capaian ini cukup bisa diapresiasi mengingat selama tahun sebelumnya upaya percepatan pembangunan infrastruktur dinilai masih mandek, dengan gagalnya realisasi sebagian besar proyek yang direncanakan. Namun, setahun ini, pasar infrastruktur tampak mulai menghangat.

Jika ditarik mundur ke belakang, letup-letup menghangatnya bidang yang berkaitan erat dengan pembangunan ini, yakni ketika pernerintah mulai menawarkan setidaknya empat proyek berskema public private partnership (PPP) dari rencana semula 16 proyek senilai US$32,36 miliar.

Proyek-proyek yang sukses dilego ke pasaran itu adalah, PLTU Jawa Tengah senilai Rp30 triliun, sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan Jawa Tirnur senilai Rp3 triliun, proyek pengembangan Pelabuhan Kalibaru di Jakarta Rp 11,7 triliun, pembangunan rel kereta api batu bara Puruk Cahu, Kalteng senilai US$2,5 miliar, dan proyek SPAM Way Rilau Bandar Lampung senilai Rp500 miliar.

Bahkan, tiga dari proyek itu, kecuali air Umbulan dan Pelabuhan Kalibaru, dipastikan mendapat jaminan finansial dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, sebagai kepastian investasi bagi penanam modal.

Meski demikian, kelima proyek itu sampai saat ini nasibnya baru memasuki tahap pelelangan.

Kemudian, tahun ini juga pemerintah terlihat mulai serius menggarap perencanaan pengembangan enam koridor ekonomi nasional, yang dituangkan dalam program masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3El) dengan nilai investasi sekitar Rp4.000 triliun.

Keseriusan tersebut diperlihatkan dengan dibentuknya tim khusus di enam koridor tersebut, yang dibidani oleh kementerian yang ditunjuk. Tahun ini juga, pemerintah telah mencanangkan setidaknya ada 120 proyek di koridor Jawa yang ditargetkan bisa melakukan groundbreaking pada tahun depan dengan investasi sekitar Rp600 triliun-Rp700 triliun.

Tahun 2011 juga bisa disebut sebagai tahun kepastian proyek jalan tol, menyusul ditetapkannya percepatan pembangunan 35 ruas, di mana di dalamnya juga terkait dengan kelanjutan 24 ruas yang sempat mangkrak selama 6 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang diterbitkan pada Febmari 2011, seluruh ruas dinyatakan layak dilanjutkan pembangunannya.

Dari 24 ruas itu, hingga saat ini sudah 22 ruas yang menuangkan kesepakatan kelanjutan proyek dengan menandatangani kemball perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) dengan BPJT, di mana tiga di antaranya sudah melaksanakan konstruksi seperti ruas JORR W2, Ungaran-Bawen, dan Cikampek-Palimanan Seksi Satu.

Adapun amendemen PPJT dua proyek lainnya yakni ruas Semarang-Solo sepanjang 75,70 kilometer dan Batang-Semarang sepanjang 75 kilometer baru akan ditandatangani tahun depan.

Kepala BPJT Ahmad Ghani Gazaly mengakui ini merupakan keterlambatan dari rencana semula, di mana semula ditargetkan 24 ruas bisa disepakati amendemennya tahun ini juga.

Permasalahan keterlambatan itu, menurutnya, bukan semata karena tidak siapnya investor ataupun sumber pendanaan. Namun, lebih dikarenakan masalah kepastian dalam jangka panjang, untuk menghindari adanya kendala di tengah jalan.

Dengan realisasi itu, Ghani merasa cukup lega karena akhimya komitmen kelanjutan pembangunan sudah resmi hitam di atas putih, tinggal menunggu penyelesaian pembebasan tanah dan pembangunan konstruksi.

Selain amendemen 22 ruas jalan tol itu, sebanyak tujuh ruas juga sudah memulai proses konstruksi antara lain tol Serangan-Tanjung Benoa, Medan-Kuala Namu, akses tol Priok seksi E2A, Semarang-Solo seksi II, JORR W2 Utara, dan Cikampek-Palimanan.

Selama 2011 juga BPJT telah mengoperasikan tiga ruas jalan tol seperti ruas Surabaya-Mojokerto seksi IA-1, Semarang Solo seksi Semarang-Ungaran, dan ruas sirnpang susun Cimanggis-SS Raya Bogor.

Namun, dari 35 ruas yang dicanangkan percepatannya itu, sampai saat ini masih banyak ruas yang ternyata lamban dalam pengadaan tanahnya.

Berdasarkan data dari Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, hingga 22 Desember 2011 ada sejumlah ruas yang samna sekali belum tersentuh proses pembebasan lahan.

Ruas itu a.l. JORR ruas Cibitung-Cilincing, Kunciran-Serpong, Cinere-Serpong, Cimanggis-Cibitung dan Serpong-Bandara. Sementara di ruas nontrans-Jawa yakni Waru-Tanjung Perak, dan Pasuruan-Probolinggo.

Lainnya ada di ruas Pandaan-Malang, Pasir Koja-Soreang, Pekan Baru-Dumai, dan Serangan- Tanjung Benoa. Adapun untuk ruas trans-Jawa yang target penyelesaian pembebasan lahan rampung pada 2012 pun, masih ada yang realisasinya di bawah 10% seperti ruas Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.

Ghani menjelaskan keterlambatan pembebasan lahan umumnya terjadi karena masalah teknis di lapangan, sedangkan pemerintah sudah memberikan insentif berupa pemberian dana pinjaman badan layanan umum untuk pembebasan tanah, yang tahun ini disetujui Rp3,85 triliun.

Sisi Kebijakan

Dari sisi kebijakan juga kondisinya cukup menggembirakan. Sepanjang tahun ini, setidaknya ada dua perangkat hukum yang diterbitkan pemerintah dan sudah lama dinanti, yakni perpres mengenai tim pengembangan kawasan Selat Sunda yang akhirnya diteken pada awal bulan ini.

Perpres tersebut menjadi penentu kelanjutan pembangunan Jembatan Selat Sunda sepanjang 30 kilometer. Di dalam perpres itu ditetapkan pemrakarsa dan pengelolaan pengembangan jembatan yang menghubungkan Banten dan Lampung itu akan dilaksanakan badan pengelola yang terdiri dari Pemprov Banten, dan Lampung, bekerja sama dengan swasta.

Kebijakan lainnya, yakni disahkannya UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh DPR pada 16 Desember 2011, setelah dibahas selama setahun.

UU itu memuat adanya kepastian pengadaan tanah dalam timeline kurang lebih selama 436 hari dari mulai perencanaan hingga pembayaran ganti rugi. Penjelasan lainnya juga terkait bentuk ganti rugi yang bisa dikonversikan dalam beberapa bentuk seperti uang tunai, tanah pengganti, bahkan hingga pemberian saham kepada pemilik lahan.

Pengesahan UU itu diharapkan banyak pihak dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Tanah Air, dengan alasan selama ini ketersediaan lahan menjadi faktor utama mandeknya hampir seluruh proyek infrastruktur.

Meski demikian, adanya UU Tanah itu juga masih meninggalkan tanda tanya hingga saat ini, karena belum diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan, dan juga diperkirakan UU itu tidak akan berlaku surut, sehingga tidak menjadi solusi bagi proyek-proyek yang saat ini sudah memasuki tahap pembebasan lahan.

Di balik kabar baik yang muncul sepanjang tahun, masih ada kabar buruk yang terjadi selama 12 bulan ke belakang. Yang paling mencuat adalah runtuhnya Jembatan Tenggarong di Kutai Kartanegara Kalimantan Tirnur pada 26 November lalu.

Padahal, usia jembatan itu baru 10 tahun sejak dioperasikan. Musibah itu diperkirakan menelan puluhan korban jiwa, dan puluhan lainnya terluka. Penyebabnya, walaupun belum dipastikan, adanya kelalaian kontraktor pemelihara.

Musibah tersebut cukup mencoreng nama baik pemerintah pusat maupun daerah, serta mengurangi kepercayaan masyarakat pada pelaku konstruksi nasional karena dianggap tidak mampu menghasilkan produk yang berkualitas.

Dari sisi Kementerian Pekerjaan Umum juga tidak menunjukkan hal yang cukup positif. Hingga 22 Desember 2011 kemarin, realisasi penyerapan anggaran PU baru mencapai 86,06% dari total pagu tahun ini Rp56,26 triliun.

Bahkan, PU juga memperkirakan penyerapan anggaran tahun ini maksimal hanya bisa terealisasi 88,5%, atau meleset dari target sebesar 93 % hingga akhir tahun.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, hal tersebut karena ada beberapa proyek yang tidak bisa diserap yakni anggaran sisa lelang sebesar Rp 1,08 triliun, kontrak proyek yang diputus karena kasus pailit senilai Rp125 millar. Kendala lainnya juga karena tidak terserapnya anggaran pembebasan lahan senilai Rp588 miliar untuk pembangunan proyek waduk di Jatigede, jalan tol Cisumdawu, Medan-Kuala Namu,dan Solo-Kertosono.

Belum lagi adanya dana terblokir Rp493 miliar yang dialokasikan untuk pengembangan Waduk Jatigede Rp 101 miliar, dana rencana kenaikan tunjangan Rp68,6 miliar, dan sisa dana eskalasi Jembatan Suramadu Rp55 miliar, serta pembangunan gedung workshop seluruh Indonesia sebesar Rp22,5 miliar.
Rendahnya penyerapan itu berbanding terbalik dengan meningkatnya anggaran Kementerian PU sebesar Rp5 triliun menjadi Rp62,5 triliun. Jumlah itu, di luar dana tambahan reward dari Kementerian Keuangan. (mia.chitra@bisnis.co.id)