Wednesday 22 October 2014 - 12:10

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Wed, 22 Oct 2014 - 17:42

    Arus lalin tol Cawang arah Jagorawi terpantau PADAT.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 17:40

    Arus lalin tol Cawang arah Jatibening terpantau LANCAR.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 17:39

    Arus lalin tol Cawang arah Pancoran terpantau LANCAR.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 16:49

    dari Cawang keluar tol Rawamangun LANCAR.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 16:44

    Tol Cempaka Putih - Rawamangun PADAT, selanjutnya ke arah Cawang LANCAR.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 16:43

    Tol Pluit - Jembatan Tiga - Gedong Panjang - Ancol - Priok LANCAR.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 16:42

    Tol Priok - Ancol - Gedong Panjang - Jembatan Tiga - Pluit LANCAR.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 16:40

    Tol Cawang - Kebon Nanas - Rawamangun - Cpk Putih - Priok LANCAR.(@r)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 16:12

    Pluit - Priok - Podomoro LANCAR, Podomoro - Rawamangun PADAT, Jatinegara - Cawang LANCAR.(Fitri Senkom)

  • Wed, 22 Oct 2014 - 16:11

    Cawang - Kb.Nanas PADAT, Pedati - Priok - Pluit ramai LANCAR.(Fitri Senkom)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : UU Tanah tak berlaku surut
Latest News

UU Tanah tak berlaku surut

Source : Bisnis Indonesia, hal 1 Mon, 19 Dec 2011

UU Tanah tak berlaku surut

Kredit infrastruktur bisa tumbuh 25%

HENDRI T.ASWORO & MIA CHITRA DINISARI Bisnis Indonesia

 

JAKARTA: Pengesahan UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diperkirakan baru dapat mendorong laju pembangunan infrastruktur paling tidak 1 tahun ke depan.

Pasalnya UU tersebut tidak berlaku surut, sehingga hanya akan berlaku bagi proyek infrastruktur baru yang akan dibangun.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto memastikan penerapan sistem pembebasan lahan berdasarkan UU yang disahkah pekan lalu itu hanya akan berlaku bagi proyek baru dan sama sekali belum memulai proses pembebasan lahan.

Sementara untuk proyek yang dalam proses pembebasan lahan dan sedang berjalan akan diterapkan sistem lama. Seperti pembangunan 24 proyek jalan tol sepanjang 889,89 kilometer, termasuk ruas transJawa, UU tersebut tidak dapat diberlakukan.

"Sistemnya masih dengan cara lama, di mana proses pembebasan lahan akan dilakukan oleh tim pengadaan tanah yang ditunjuk PU, karena tidak mungkin dengan adanya UU baru kita langsung mengubah yang sudah berjalan," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Djoko mengatakan pemberlakuan UU diharapkan akan mempereepat proses pembangunan infrastruktur terutama jalan tol yang selama ini mandek karena urusan pembebasan lahan.

Karena itu, dia berharap untuk proyek jalan tol yang dicanangkan dengan skema pembiayaan public private partnerShip seperti Manado-Bitung dan Medan-Kuala Namu yang belum melalui proses pembebasan lahan bisa diterapkan sesuai dengan UU tersebut.




Adapun beberapa proyek jalan tol yang akan ditawarkan pemerintah dan berpeluang dibangun dengan acuan UU tersebut yakni 16 ruas tol sepanjang 978,53 kilometer dengan nilai investasi Rp78,81 triliun dan anggaran kebutuhan tanah Rp7,46 triliun.

Kasubdit Pengadaan Tanah Dirjen Bina Marga Kementerian PU Herry Marzuki mengatakan efektivitas UU itu baru akan berlaku paling cepat akhir 2012, karena perlu adanya aturan turunan atau petunjuk teknis pelaksanaannya secara detail sebelum diberlakukan.

"Harus ada peraturan pemerintah yang menjelaskan petunjuk teknis. pelaksanaannya, sehingga tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan perundangan nantinya," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah juga masih melihat sejauh mana kesiapan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga perangkat pelaksanaan pengadaan tersebul nantinya, sebab selama ini pembebasan lahan dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk oleh Kementerian PU.

Herry juga menilai keberadaan UU itu dapat meminimalkan munculnya spekulan tanah yang umumnya muncul pada saat proses penilaian harga ganti rugi dilakukan. Akan tetapi, lanjutnya, perlu juga diwaspadai kemungkinan munculnya spekulan pada saat penentuan tanah pengganti.

Pasalnya, penentuan tanah pengganti umumnya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, sehingga peluang spekulan muncul masih sangat besar.

"Tapi secara umum, saya pikir, ini akan mempercepat proses pembebasan lahan. Apalagi dalam proses musyawarah yang umumnya memakan waktu selama 120 hari saat ini sudah dipangkas menjadi 30 hari dan bisa langsung masuk pengadilan."

Namun, Konsorsium Pembaruan Agraria menilai praktik monopoli pengadaan dan penguasaan tanah diperkirakan semakin marak dengan hadirnya UU tersebut.

Deputi Sekjen KPA Iwan Nurdin mengatakan UU itu menegaskan bahwa pemerintah akan dapat memiliki lahan dengan cara yang otoriter terhadap masyarakat sebagai pemilik lahan. Menurutnya, pasal-pasal yang diatur dalam UU tersebut tidak melindungi masyarakat.

"BUMN-BUMN saat ini masih memiliki lahan yang luas, dan kini ditambah dengan hadirnya UU Pengadaan Tanah. Ini akan memicu terjadinya monopoli pengadaan tanah, yang digunakan oleh pemerintah maupun swasta untuk pembangunan infrastruktur," ujar Iwan.

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Ahmad Ghani Gazaly mengatakan pada dasarnya keberadaan UU itu diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan lahan.

"Saya belum baca isi UU itu, tapi saya rasa harusnya ini menjadi salah satu kunci dari percepatan pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur termasuk tol," ujarnya.

Sementara itu, kalangan bankir menyambut gembira atas pengesahan UU tersebul dan diharapkan bisa memacu realisasi komitmen kredit yang selama ini terkendala masalah pengadaan lahan.

Dirut PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berharap dengan pengesahan UU tersebut, proyek yang banyak mengandalkan lahan segera berjalan.

"Harapannya agar proyek yang banyak harus membebaskan lahan seperti jalan tol bisa lebih pasti pengerjaannya, sehingga lebih layak unluk diberikan pendanaan," ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Payung hukum

Adapun Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Muhammad AU berharap peraturan pelaksanaan dari UU itu segera dibuat, sehingga dapat dijadikan payung hukum untuk menjalankan proyek infrastruktur.

Menurutnya, dengan teralisasinya proyek jalan tol bisa memicu percepatan pertumbuhan ekonomi secara paralel, sehingga sektor usaha kecil akan mendapatkan manfaat lebih dari hal tersebut.

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk Ryan Kiryanto menyampaikan UU itu bagus untuk mendorong pertumbuhan sektor riil

"Kita tunggu next action pemerintah, termasuk harmoni UU dengan derivasi alau ketentuan lebih rendah di tingkat pemda agar implementasinya tidak terjadi komplikasi dan multitafsir"

Menurutnya, pengesahan UU itu bisa memacu pertumbuhan kredit karena banyak kredit menganggur yang belum dicairkan dari proyek infrastruklur. "UU ini dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga 25% tahun depan. Dari semula kami prediksi 20%-22%."

Berkaitan dengan disahkannya UU Pengadaan Tanah, Menteri PU Djoko Kirmanto mendesak operator jalan tol segera memulai pelaksanaan konstruksi.

Desakan tersebut, selain ditujukan untuk mempercepat pembangunan proyek jalan tol, juga karena menteri menilai selama ini belum banyak kemajuan dari 18 ruas tol yang sebelumnya sudah menandatangani amendemen kontrak. Bahkan, katanya, hanya 30% dari proyek itu yang sudah menunjukkan kemajuan.

"Saya, ingin badan usaha jalan tol menetapkan target untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, jangan hanya setelah tanda tangan tidak ada kemajuan apa pun."

Selain mendesak pengusaha, Djoko juga menginstruksikan Ditjen Bina Marga segera membuat surat keputusan pembentukan panitia pengadaan tanah kepada pemerintah daerah, yang menjadi acuan dalam percepatan proses pengadaan lahan.
Dia mengatakan dengan percepatan pelaksanaan tersebut, diharapkan target penyelesaian pembebasan lahan untuk seluruh ruas jalan tol trans-Jawa bisa terealisasi akhir tahun depan. (ANUGERAH PERKASA)
(hendri.asworo@bisnis.co.id/mia.chitra@bisnis.co.id)