Friday 22 August 2014 - 13:42

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Fri, 22 Aug 2014 - 20:25

    ,Pluit - tg priok - jatinegara LANCAR,jatinegara - cawang PADAT,kepadatan arah TMII.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 20:23

    Cawang - tg priok - ancol - pluit LANCAR.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 19:10

    .KM 10 + 800 sunter arah bandung Truk B 8577 K gangguan,dalam penaganan petugas.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 19:03

    Pluit - sunter LANCAR,sunter - cawang PADAT,kepadatan arah TMII.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 19:02

    Cawang - tg priok - ancol - pluit LANCAR.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 18:37

    Sunter sampai arah TMII padat.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 18:36

    Exit plumpang sudah lancar kembali,jaga jarak aman.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 18:21

    .Exit plumpang yg dari arah ancol padat,di arteri ada pekerjaan proyek.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 18:02

    .Pluit - warakas LANCAR,warakas - cawang padat.(ba).

  • Fri, 22 Aug 2014 - 18:01

    .Cawang - tg priok - ancol - pluit LANCAR.(ba).

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : UU Pengadaan Tanah Akhirnya Disahkan
Latest News

UU Pengadaan Tanah Akhirnya Disahkan

Source : Media Indonesia, hal 17 Fri, 16 Dec 2011

UU Pengadaan Tanah Akhirnya Disahkan

Setelah molor dari tengatnya di 2010, menurut rencana, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bakal disahkan hari ini oleh DPR. Adapun penerapan keseluruhan undang-undang yang diharapkan bakal menghilangkan hambatan pembangunan infrastruktur itu ditargetkan paling lambat akhir 2012.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU Pengadaan Tanah Taufik Hidayat saat membacakan kesepakatan pansus dalam rapat sinkronisasi di Gedung DPR, Rabu (14/12) malam.

"Segala bentuk peraturan pelaksana UU ini diterbitkan paling lama satu tahun setelah UU ini diundangkan agar implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan memiliki kepastian hukum," kata Taufik.

Menurutnya, penyelenggaraan pengadaan tanah yang dimaksud dalam RUU ini ialah untuk pembangunan 18 jenis kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan umum atau tol, jalur kereta, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau publik, atau pembangunan penataan permukiman kumuh perkotaan.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kelak juga harus didasarkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). RTRW harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah oleh gubernur.

Adapun lembaga yang bertugas memantau dan mengevaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah itu ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, BPN yang berhak bermusyawarah dengan pemilik tanah untuk menetapkan nilai ganti rugi.

Ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah kelak tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berbentuk saham, tanah pengganti, maupun permukiman kembali.

Sekitar 500 petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reformasi Agraria kemarin berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Pengadaan Tanah.

Menurut juru bicara aksi, Burhanuddin, lahan petani dikhawatirkan dapat diserobot pemerintah dan swasta dengan dalih untuk pembangunan infrastruktur.(NG/Fid/E-2)