Monday 15 September 2014 - 09:26

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Mon, 15 Sep 2014 - 15:38

    Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan di KM 23+600 Pluit arah Priok, proses penanganan.(Fitri senkom)

  • Mon, 15 Sep 2014 - 15:37

    Kecelakaan di KM 23+600 melibatkan kendaraan Toyota Rush B1669GFC>

  • Mon, 15 Sep 2014 - 15:27

    Sunter - Jatinegara PADAT (sb senkom)

  • Mon, 15 Sep 2014 - 12:42

    .KM 22 + 000 truk lepas roda selesai di bantu. (ba)

  • Mon, 15 Sep 2014 - 12:40

    12:39.Gedong panjang arah pluit da arah tg priok padat.(ba).

  • Mon, 15 Sep 2014 - 12:31

    Bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat,dan untuk akses petugas ke lokasi kecelakaan.(ba). pic.twitter.com/n6d1AlJQIF

  • Mon, 15 Sep 2014 - 12:30

    .KM 22 + 000 arah Tg priok Truk B 9117 BZ gangguan Roda,dalam penaganan petugas.(ba).

  • Mon, 15 Sep 2014 - 12:28

    Kelebihan muatan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.(ba). pic.twitter.com/sfmdWA86tF Permalink gambar yang terpasang

  • Mon, 15 Sep 2014 - 12:26

    .Pluit - gedong panjang padat,gedong panjang - tg priok - cawang lancar.(ba).

  • Mon, 15 Sep 2014 - 12:25

    Cawang - kebon nanas padat,kebon nanas - tg priok - pluit lancar.(ba).

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : UU Pengadaan Tanah Akhirnya Disahkan
Latest News

UU Pengadaan Tanah Akhirnya Disahkan

Source : Media Indonesia, hal 17 Fri, 16 Dec 2011

UU Pengadaan Tanah Akhirnya Disahkan

Setelah molor dari tengatnya di 2010, menurut rencana, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bakal disahkan hari ini oleh DPR. Adapun penerapan keseluruhan undang-undang yang diharapkan bakal menghilangkan hambatan pembangunan infrastruktur itu ditargetkan paling lambat akhir 2012.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Pansus RUU Pengadaan Tanah Taufik Hidayat saat membacakan kesepakatan pansus dalam rapat sinkronisasi di Gedung DPR, Rabu (14/12) malam.

"Segala bentuk peraturan pelaksana UU ini diterbitkan paling lama satu tahun setelah UU ini diundangkan agar implementasi pengadaan tanah untuk pembangunan memiliki kepastian hukum," kata Taufik.

Menurutnya, penyelenggaraan pengadaan tanah yang dimaksud dalam RUU ini ialah untuk pembangunan 18 jenis kepentingan umum, misalnya pembangunan jalan umum atau tol, jalur kereta, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau publik, atau pembangunan penataan permukiman kumuh perkotaan.

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kelak juga harus didasarkan pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). RTRW harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah oleh gubernur.

Adapun lembaga yang bertugas memantau dan mengevaluasi hasil penyerahan pengadaan tanah itu ialah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, BPN yang berhak bermusyawarah dengan pemilik tanah untuk menetapkan nilai ganti rugi.

Ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah kelak tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berbentuk saham, tanah pengganti, maupun permukiman kembali.

Sekitar 500 petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reformasi Agraria kemarin berunjuk rasa menolak pengesahan RUU Pengadaan Tanah.

Menurut juru bicara aksi, Burhanuddin, lahan petani dikhawatirkan dapat diserobot pemerintah dan swasta dengan dalih untuk pembangunan infrastruktur.(NG/Fid/E-2)