Thursday 21 August 2014 - 14:01

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Thu, 21 Aug 2014 - 18:48

    Cawang - Priok - Pluit LANCAR jaga jarak aman(dmt)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 18:45

    Cawang - Priok - Pluit LANCAR jaga jarak aman(dmt)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 17:37

    Pluit - Ancol LANCAR(sb senkom)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 17:34

    Keluar Pelabuhan TG Priok PADAT dampak arteri.(sb senkom)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 17:10

    Tg Priok - Pluit PADAT (sb senkom)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 16:54

    KM 20+000 Pluit arah Priok kendaraan B 9030 SXR gangguan, proses penanganan, arus lalin PADAT.(Fitri senkom)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 16:44

    Pluit - Priok - Cp.Putih - Rawamangun - Cawang arus lalin LANCAR.(Fitri Senkom)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 16:44

    Podomoro - Priok - Pluit kondisi lalin PADAT volum kendaraan.(Fitri Senkom)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 16:43

    Cawang - Rawamangun - Sunter ramai LANCAR.(Fitri Senkom)

  • Thu, 21 Aug 2014 - 16:07

    Tol Pluit - Ancol - Priok - Rawamangun - Cawang LANCAR.(@r)

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : Investor Tol Tersandera Pembebasan Tanah
Latest News

Investor Tol Tersandera Pembebasan Tanah

Source : Investor Daily, Hal 6 Mon, 15 Aug 2011

Investor Tol Tersandera Pembebasan Tanah

 

Oleh Imam Mudzakir

JAKARTA - Kalangan investor jalan tol kembali meminta pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang bisa memberikan kepastian progres pembebasan tanah.

 

Pemerintah selaku pelaksana pembebasan tanah di lapangan selama ini tidak bisa memberikan jaminan kepastian penyelesaian pembebasan tanah. Kondisi ini yang pada akhirnya merugikan investor karena nilai proyek membengkak.

 

Demikian diungkapkan empat badan usaha jalan tol (BUJT) yang dihubungi Investor Daily, secara terpisah, pekan lalu. Mereka adalah Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk Frans Setyaki Sunito, Direktur Utama PT Bakrie Toll Road Harya Mitra Hidayat, Direktur Operasi PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk Hudaya Arryanto, dan Direktur Utama PT Citra Wasspphutowa Tri Agus.

 

Frans Sunito mengungkapkan, sudah saatnya pemerintah memberikan kepastian kepada dunia usaha tentang target penyelesaian pembebasan tanah. Dalam aturan pembebasan tanah yang berlaku saat ini, tidak dijelaskan seeara rinci target penyelesaian tanah. Dampaknya, banyak proyek tol mangkrak bukan karena BUJT tak punya modal, tapi karena proses pembebasan lahan itu sendiri yang terus molor.

 

"Harus ada regulasi yang bisa memberikan kepastian progres tanah. Apapun itu, harus segera dibuat, harus segera diterbitkan. Bisnis clan investasi jalan tol harus dibuat menarik. Kalau lahan tidak ada kepastian kapan selesai seperti saat ini kapan kami sebagai investor mau mulai mengerjakan proyek," kata dia.

 

Menurut Frans, investor proyek-proyek infrastruktur sangat berharap persoalan lahan tidak lagi menjadi kendala dengan terbitnya Undang-Undang terkait Pembebasan Lahan. Realisasinya, payung hukum itu tak kunjung terbit, akibatnya banyak proyek infrastruktur, termasuk jalan tol, belum bisa berjalan cepat. Kunci infrastruktur adalah lahan, namun kini banyak proyek infrastruktur, baik pelabuhan, bandara, maupun jalan tol tak bisa bergerak karena terkendala lahan.

Senada dengan itu, Harya menuturkan, kunci utama dari percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol adalah proses pembebasan tanah yang saat ini tak juga tuntas.

 

Aturan mengenai masalah pembebasan tanah sudah banyak, namun dalam pelaksanaannya tetap tak mampu mempercepat proses pembebasan tanah. Kondisi ini menunjukkan pemerintah tidak bisa memberikan keyakinan kepada investor kapan pembebasan tanah selesai. Padahal, bila tanah tak segera dituntaskan, harga tanah akan terus naik, apalagi bila disertai permainan para spekulan tanah.

"Hampir semua proyek tol yang kami kelola selalu muncul aksi spekulan tanah yang justru menghambat percepatan jalan tol, belum masalah kasus tanah sengketa, yang semuanya menyebabkan proses pembangunan tol lamban. Dalam kasus ini yang terpenting komitmen pemerintah," ungkap dia.

Sedangkan Hudaya menuturkan, banyak proyek infrastruktur jalan tol yang ditenderkan pemerintah menjadi tidak layak lagi secara finansial karena masalah tanah. Kondisi itu yang pada akhirnya membuat investor tol lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi di bidang tersebut Misalnya, kalaupun kini PT Citra Marga NusaphaJa Persada Tbk mengincar sejumlah proyek tol, perusahaan tidak akan asal bangun, itu baru dilakukan bila pemerintah sudah memastikan progres pembebasan tanah sesuai jadual yang tertera dalarn rencana bisnis.

Tri Agus menambahkan, dampak dari ketidakpastian soal tanah adalah harga tanah yang melonjak tajam. Misalnya, pada tol Depok Antasari yang dikelola PT Citra Wasspphtttowa yang mengalami kenaikan harga tanah hingga lima kali lipat,

dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,1 triliun. Kondisi itu tentunya membengkakkan nilai investasi yang pada akhirnya tetap dibebankan kepada investor oleh pemerintah, padahal kondisi itu diluar kendali investor bersangkutan.

"PersoaJan tanah ini benar-benar menjadi kendala utama bagi kami untuk merealisasikan proyek tol. Percuma juga kami mengantongi dana badan layanan umum (BLU), tapi proses pembebasan tanah di lapangan sulit dilakukan," ujar dia.

 

Tetap Jalan

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Djoko Murjanto mengungkapkan, pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur di Tanah Air kini memang masih mengacu pada aturan pengadaan tanah yang mengutamakan prinsip negosiasi antara pemerintah dengan pemilik lahan. Karena itulah kerapkali proses negosiasi yang berkepanjangan menyebabkan proses pembebasan lahan menjadi lamban. Atas kondisi itulah pemerintah memutuskan mengeluarkan aturan baru.

"Memang solusinya dengan UU terkait Pembebasan/Pengadaan Lahan untuk KepentinganPublik yang kini masih dalarn proses pembahasan di DPR Mungkin memang molor, tapi DPR sudah memasukkannya dalam prolegnas tahun ini. Kami sendiri bukanlah leader di ini, yang paling tahu tentang ini adalah Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, juga Badan Pertanahan Nasional," kata dia.      '

Menurut Djoko Murjanto, selagi aturan tersebut belum terbit, bukan berarti pihaknya berhenti dalam melakukan pembebasan lahan, di lapangan. Kementerian PU selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas pembebasan lahan tol di lapangan terus berupaya untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan dengan mengacu pada aturan yang berlaku, artinya upaya tetap dilakukan tanpa tergantung aturan baru.(ari)

 

Progres Pembebasan Lahan Proyek jalan Tol

 

Lahan Tol Trans Jawa

Lahan Tol Non Trans Jawa

Cikampek-Palimana (116 km), 90%

Cibitung – Cilincing (33.92 km), 0%

Pejagan-Pemalang (57,71 km), 29.63%

JORR W2 Utara (7,2 km), 48.92%

Pemalang – Batang (39 km), 0.98%

Cinere-Jagorawi (14,7 km) 53.11%

Batang-Semarang (75 km), 2.2%

Bogor Ring Road (10,85 km) 54.11%

Semarang-solo (75,7 km), 48.21%

Becakayu (21,04 km) 4.18%

Solo-Mantingan (55 km), 47.17%

Depok-Antasari (21,7 km) 0.07%

Mantingan-Kertosono (125,65 km), 17.31%

Gempol-Pandaan (13,61 km) 92,97%

Kertosono-Mojokerto (41 km), 62.81%

Gempol-Pasuruan (32 km) 21.65%

Mojokerto-Surabaya (37 km), 52.32%

Ciawi-Sukabumi (53.5 km) 6,86%

Sumber : Kementerian PU