Monday 28 July 2014 - 22:27

News and EventsNews and Events

CMNP Call Center

Join our NewsletterJoin our Newsletter

Submit

UPDATE TRAFICUPDATE TRAFIC

  • Mon, 28 Jul 2014 - 21:56

    Informasi jalan tol layang : (021) 6518350 dan jasa marga : (021) 80880123.(idm)

  • Mon, 28 Jul 2014 - 21:56

    Derek Gratis Tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc (Cawang - Priok - Pluit) 021 - 651 8350, sampai Pintu Keluar Terdekat.(idm)

  • Mon, 28 Jul 2014 - 21:55

    #Tol_Japek TI (Tempat Istirahat) di Tambun KM 19 arah Cikampek, Sementara di alihkan, mohon gunakan TI Selanjutnya.(idm)

  • Mon, 28 Jul 2014 - 21:54

    Tol Pluit - Ancol - Priok - Rawamangun - Cawang LANCAR(idm)

  • Mon, 28 Jul 2014 - 21:54

    #Tol_Japek TI (Tempat Istirahat) di Tambun KM 19 arah Cikampek, Sementara di alihkan, mohon gunakan TI Selanjutnya.(idm)

  • Mon, 28 Jul 2014 - 20:53

    Selalu awali kegiatan anda dengan berdoa,memohon keselamatan bagi kita semua,tertib berlalu lintas.(ba).

  • Mon, 28 Jul 2014 - 20:52

    Selamat malam.(ba).

  • Mon, 28 Jul 2014 - 20:51

    Derek Gratis Tol Ir. Wiyoto Wiyono, MSc (Cawang - Priok - Pluit) 021 - 651 8350, sampai Pintu Keluar Terdekat.(ba). pic.twitter.com/diqNGG80rq Permalink gambar yang terpasang

  • Mon, 28 Jul 2014 - 20:49

    Informasi jalan tol : (021) 6518350 , PJR : (021) 65306930 ext : 154 dan twitter :@ senkomCMNP.(ba).

  • Mon, 28 Jul 2014 - 20:49

    Informasi jalan tol layang : (021) 6518350 dan jasa marga : (021) 80880123.(ba). pic.twitter.com/b36xDudBjX Permalink gambar yang terpasang

STOCK EXCHANGESTOCK EXCHANGE

CMNP Stock

Latest News : Tol Sumsel Bukan Program Nasional
Latest News

Tol Sumsel Bukan Program Nasional

Source : Investor Daily, Hal 6 Atas Tue, 9 Aug 2011

Tol Sumsel Bukan Program Nasional

 

JAKARTA - Rencana proyek jalan tol di Sumatera Selatan (Sumsel) sepanjang 137 kilometer dengan investasi Rp 8 triliun tidak masuk dalam program nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Pasalnya. seluruh proyek terkait pembangunan jalan tol harus ditender oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

"Kami belum masuk kesana. Saya belum tahu ada rencana Pemrov Sumsel bangun jalan tol baru, selama ini program nasional di Sumsel baru ada ruas tol Palembang-Indralaya," kata Kepala BPJT Achmad Gani Ghazali, kepada Investor Daily, di Jakarta, Senin (8/8).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama perusahaan asal Malaysia, Markmore Labuan Ltd dan Prodexim, perusahaan daerah Provinsi Sumsel, telah menandatangani head of agreement (HoA) untuk pembangunan jalan tol sepanjang-137 kilometer.

Proyek infrastruktur tol di Sumsel senilai Rp 8 triliun itu akan dibangun dari Kayu Agung hingga Betung Banyuasin, dan menjadi proyek jalan tol terpanjang kedua di Pulau Sumatera setelah tol Balmera Sumatera Utara. "Pembangunan jalan tol sepanjang 137 kilometer ini akan dilaksanakan oleh PT Sriwijaya Markmore Persada yang merupakan kerja sama antara Marxmore Labuan Ltd dan PD Prodexim," kata Gubernur Sumsel Alex Nurdin.

Alex Nurdin rnengklaim telah memperoleh dukungan Pemerintah Pusatl melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam bentuk bantuan penyelesaian perizinan agar pelaksanaan pembangunan jalan tol bisa segera dimulai.

Menurut Alex, dimulainya pembangunan proyek ini rencananya akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia pada 10 November 2011. Pembangunan tol ini akan dibagi menjadi tiga ruas, yaitu ruas Kayu Agung-Jakabaring sepanjang 37 kilometer (km) , Jakabaring-Alang Alang Lebar (42 km), dan Alang Alang lebar-Betung (58 km).

Gani menjelaskan, pemerintah daerah sah sah saja membangun jalan tol. Namun, rencana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah

Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Hal itu sebagaimana dicontohkan Pemerintah Provinsi DKl Jakarta yang berencana membangun enam ruas tol baru, yakni diusulkan terlebih dahulu, kemudian Pemerintah Pusat menyetujui dan melakukan tender yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. "Kalau pemrov yang melakukan tender dan mengerjakan proyek, itu tidak ada aturannya," kata Gani.

Menurut Gani, kegiatan investasi infrastruktrur seperti jalan tol harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, bukan oleh pemerintah daerah (pemda). "Proyek akan ditender. Kerja sama tentu dapat dilakukan clengan pemrov setempat. Kalau sekarang sudah ada kontraktornya yang mengerjakan itu menyalahi aturan,"' kata dia.
Pemprov Sumatera Selatan sebaiknya mengajukan terlebih dahulu kepada Kementerian PU dan akan dikaji tingkat kelayakan komersial proyek tol tersebut. "Setelah ada usulan, kami lakukan studi kelayakan dulu, apakah proyek tol layak secara ekonomi atau tidak, karena nilai investasi jalan tol sangat besar," kata Gani.
(imm)