Hari lni, 8 Investor Tol Teken PPJT
Source : Investor Daily, Hal 6 Tue, 7 Jun 2011
Hari lni, 8 Investor Tol Teken PPJT
JAKARTA - Delapan investor atau badan usaha jalan tol (BUJT) dari 24 investor jalan tol, hari ini (Selasa, 7/6) dijadwalkan menandatangani amendemen perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT), setelah kedelapan investor itu menuntaskan urusan administrasi kontrak.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi terhadap 24 proyek jalan tol yang dikuasai investor, ada delapan investor yang menyatakan siap meneken amendemen kontrak pembangunan jalan tol, "Penandatanganan akan berlangsung besok (hari ini)," ujar dia di sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Senin (6/6).
Djoko berharap investor lain yang menguasai 24 proyek tol nasional mengikuti langkah kedelapan BUJT untuk segera menandatangani amendemen perjanjian jalan tol. Dengan de-mikian, ke-24 proyek tol itu dapat berjalan. "Setelah itu, pekan depan ada lagi tiga investor jalan tol yang siap menandatangani PPJT," ujar dia.
Dari kedelapan, BUJT itu, tujuh di antaranya proyek tol milik PT Jasa Marga Tbk dan satu milik PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), yakni ruas Depok-Antasari, melalui anak perusahaan PT .Citra Waspputhowa. (Lihat tabel)
8 Proyek Tol Siap Teken Amendemen Kontrak
|
Ruas |
Panjang |
Investor |
|
Semarang - Solo |
75.7 km |
PT Trans Marga Jateng |
|
Surabaya- Mojokerto |
34,05 km |
PT Marga Nujyasumo Agung |
|
JORR W2 Utara |
7,8 km |
PT Marga Lingkar Jakarta |
|
Gempol – Pasuruan |
33.75 km |
PT Jasa Marga Tbk |
|
Bogor Ring Road (BRR) |
7.15 km |
PT Marga Sarana Jabar |
|
Kunciran-Serpong |
11.19 km |
PT Marga Trans Nusantara |
|
Cengkareng – Kunciran |
15.22 km |
PT Marga Kunciran Cengkareng |
|
Depok – Antasari |
21.55 km |
PT Citra Waspphutowa |
|
Keterangan : 1-7 proyek milik PT Jasa Marga Tbk Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum |
||
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Gani Ghazali mengatakan, delapan investor tol itu sudah mendapat dukungan perbankan, sehingga tidak ada masalah dari segi kesiapan proyeknya, baik masalah ekuitas (modal) maupun pembiayaan. "Proses administrasi dan pengecekan dokumen lainnya sudah selesai," ujar dia.
Dengan demikian, setelah BUJT kedelapan ruas tol itu meneken perjanjian dengan pemerintah, mereka terikat komitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek jalan tol tersebut.
Terkait dengan ruas tol Cikampek-Palimanan sepanjang 116 kilometer (km) yang konsesinya dipegang PT Lintas Marga Sedaya (LMS), Gani mengungkapkan, pembahasan masalah administrasi sejauh ini belum tuntas, karena perbankan masih perlu mendalami lagi rencana pembiayaan proyek tol prioritas tersebut. "Proyek tol Cikampek-Palimanan justru yang belum siap investornya, sehingga kuasa hukum perbankan masih perlu mengecek ulang," kata dia.
Gani berharap masalah administrasi kontrak ruas tol Cikampek-Palimanan dapat segera dituntaskan, sehingga pertengahan Juni ini investor ruas tol ini sudah dapat menandatangani kontrak amendemen PPJT.
Dana BLU Belum Cair
Dalam kesempatan itu Ahmad Gani mengatakan, dana Badan Layanan Umum (BLU) yang diajukan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kepada Kementerian Keuangan untuk pembebasan lahan 24 ruas tol sampai kini belum bisa dicairkan. Dana BLU itu kemungkinan baru bisa dicairkan pada September mendatang setelah pembahasan APBN-Perubahan," ujar dia.
Kementerian PU mengajukan dana BLU lewat Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 3,6 triliun untuk membiayai pembebasan tanah proyek tol Trans Jawa dan tol non-Trans Jawa.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian PU, Taufik Widjojono, mengatakan, tahun ini Kementerian PU mengajukan dana BLU untuk pembebasan lahan sebesar Rp 3,625 triliun dan untuk rencana alokasi tahun 2012 sebesar Rp 3,071 triliun. "Adapun dana khusus untuk Land Capping mencapai Rp 890 miliar dan alokasi untuk tahun 2012 sebesar Rp 1,58 triliun," kata dia.
Dana BLU Kementerian PU tahun 2011 sebenarnya masih ada sisa Rp 400 miliar, selain sisa dana land capping sebesar Rp 900 miliar dan dana pembebasan lahan dari APBN Rp 1,2 triliun. Masih besarnya jumlah dana untuk pembebasan lahan, karena proses pembebasan lahan tidak mudah.
Secara terpisah, Direktur PT CMNP Hudaya Aryanto mengakui, kendala utama pembangunan jalan tol berupa pembebasan lahan. Untuk itu, pemerintah perlu memberi berbagai insentif terkait masalah pembebasan lahan. Saat ini sudah ada dana BLU, tetapi masih terbatas dan tidak semua proyek jalan tol mendapatkan.
Hudaya mengatakan, salah satu proyek tol yang dikuasai CMNP yaitu ruas Depok-Antasari mengalami lonjakan tanah yang sangat tinggi dan perlu kebijakan pembagian risiko. "Kami ingin semua proyek jalan tol mendapatkan dana BLU, tidak ada ruas yang dikesampingkan," kata dia.
Menurut Hudaya, investasi jalan tol mempunyai risiko tinggi. Misalnya, ruas tol Waru-Djuanda di Surabaya yang tidak terkoneksi dengan ruas lain, sehingga jumlah trafik kendaraan sangat rendah. "Maka itu, diperlukan dukungan pemerintah melalui berbagai skema. Bisa saja itu berupa jaminan trafik," ujar dia. (imm)











